Meskipun dalam kondisi Pandemi Copid 19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti visi misi MANTAP (Amanah, Sejahtera dan Berprestasi). Tidak sekedar mengklaim tapi ini didasarkan pada angka statistik, kemiskinan berhasil diturunkan. Begitu pula pertumbuhan ekonomi juga mampu ditingkatkan. Akan tetapi klaim Pemda ini dirasakan masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena keberhasilan angka statistik itu dinilai belum dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Demikian mengemuka dalam acara diskusi terbuka “Kaleidoskop Lobar 2020”, Senin (28/12). Diskusi mengangkat tema “Sudah MANTAP kah Lombok Barat?” yang diadakan Forum Wartawan Lombok Barat (FORTA LOBAR) dan Radio Suara Giri Menang (SGM) dan didukung Diskominfo Lobar ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Sekda Lombok Barat Dr H Baehaqi, Kepala BPS Anas, Ketua badan pembentukan Perda (Bampemperda) DPRD Lobar Indra Jaya Usman, dan sekretaris Komisi II Munawir Haris. Diundang juga para organisasi, LSM, NGO dan Yayasan kemanusiaan.
Dalam pemaparannya, Sekda Lobar mengatakan untuk menjawab pertanyaan Sudah MANTAP Kah Lombok Barat? Tentu untuk mengukur itu harus mengacu pada RPJMD yang sudah disepakati. Indikator keberhasilan Pemda, Mengacu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami pertumbuhan hingga 0.25 persen. Kalau IPM meningkat klaim dia, maka otomatis Indikator lain sebagai pendukung yakni Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan (daya beli) naik. Dirinci, dari Indikator angka kemiskinan berhasil diturunkan Mencapai 0,89 persen dari 15.17 persen menjadi 14.28 persen.
Angka pengangguran juga diklaim bagus karena full employment (kesempatan kerja penuh). Dari sisi pertumbuhan ekonomi, mengalami kenaikan pasca Gempa. Dari 0,57 persen menjadi 3.57 persen. Artinya angka pertumbuhan ekonomi cukup baik. “Tentu berdasarkan angka statistik, yang menjadi ukuran pedoman nasional dan internasional, Pemda sudah Berhasil. Artinya Lobar sudah berada pada jalur yang tepat menuju mantap,” jelas dia. Tentu di luar Indikator ini ada penilaian bersifat empiris. Dan masukan terkait hal ini akan menjadi bahan untuk kajian ke depan.
Senada dengan Sekda, Kepala BPS Lobar Anas mengatakan yang digunakan mengukur keberhasilan pembangunan nasional dan dunia adalah angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Dan hasil akhirnya Adalah IPM. Kemiskinan Lobar, naik peringkatnya ke posisi 7 dari sebelumnya peringkat 8. “Penurunan Kemiskinan 0.89 Lobar tertinggi ketiga di NTB,” jelas dia. Angka pengangguran sendiri naik 0,82 persen dampak dari Pandemi. Untuk IPM, pertumbuhan IPM Lobar tertinggi di NTB dengan 0,25 persen dan IPM Lobar posisi 4 di NTB.
Menanggapi hal ini, ketua Bapemperda DPRD Lobar Indra Jaya Usman menilai Pemda bagus dari sisi kebijakan anggaran tapi pada tataran implementasi dirasa masih kurang. Bahkan pihak dewan sudah sering meminta Pemda membuat semacam formulasi anggaran untuk menstimulus penanganan pengangguran dan kemiskinan. “Tapi sampai saat ini belum ada. Sehingga banyak anggaran yang dialokasikan belum memiliki daya ungkit terhadap penanganan Kemiskinan dan pengangguran,” tegas dia. Kritikan pedas disampaikan ketua Jarinkobar, Munawir mengatakan Kepuasan masyarakat terhadap Pemda sedikit menurun. Keberhasilan dari Data statistik yang disampaikan Sekda belum sesuai dengan yang dirasakan masyarakat bawah. “Data Keberhasilan secara statistik itu belum dirasakan oleh masyarakat Karena masih banyak warga merasa kesulitan dari sisi ekonomi.” kata dia.
